Notice: Array to string conversion in /home/reddpind/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Notice: Array to string conversion in /home/reddpind/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemMarcosinterceptor has a deprecated constructor in /home/reddpind/public_html/plugins/system/marcosinterceptor/marcosinterceptor.php on line 13
http://reddindonesia.org/index.php/component/content/?view=featured Wed, 12 Dec 2018 01:04:33 +0000 Joomla! - Open Source Content Management en-gb Penuhi Target Penurunan Emisi, Perlu Upaya Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi PI http://reddindonesia.org/index.php/173-artikel/fokus-redd/1652-penuhi-target-penurunan-emisi-perlu-upaya-pemantauan-pelaksanaan-mitigasi-pi http://reddindonesia.org/index.php/173-artikel/fokus-redd/1652-penuhi-target-penurunan-emisi-perlu-upaya-pemantauan-pelaksanaan-mitigasi-pi

BP2LHK Palembang (Palembang, 14/11/2016)_”Untuk memenuhi target pemerintah dalam menurunkan emisi di Indonesia, maka diperlukan upaya pemantauan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan,” kata Yulia Suryanti, S.Si, MSc., Kasubdit Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim seraya membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemantauan Lapangan Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim (PI) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut serta Bidang Pengelolaan Limbah, di Hotel Emilia, Selasa (26/10).

“Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memenuhi target penurunan emisi sebesar 26% dari kondisi business as usual (BAU) dengan upaya sendiri dan menjadi 41% dengan bantuan Internasional”.

Acara Bimtek Pemantauan Mitigasi Perubahan Iklim tersebut berlangsung selama 2 hari. Hari pertama dilakukan penyampaian materi bimtek dan pada hari kedua dilaksanakan bimbingan teknis pemantauan lapangan mitigasi perubahan iklim di KHDTK Kemampo, Kab. Banyuasin dan TPA Sukawinatan, Palembang.

Materi yang disampaikan pada hari pertama adalah pedoman pemantauan lapangan mitigasi perubahan iklim oleh Yulia Suryanti, S.Si, MSc., dilanjutkan dengan bimbingan teknis perhitungan penurunan emisi GRK bidang kehutanan oleh Johny Santoso, S.Hut., M.Agr., dan bidang pengelolaan limbah oleh Ir. Agus Gunawan, MSi.

Dalam Bimtek perhitungan penurunan emisi sektor kehutanan disampaikan metode perhitungan emisi dari kegiatan pencegahan peningkatan emisi cadangan karbon (PPCK) dan kegiatan peningkatan cadangan karbon (PCK), termasuk teknis perhitungan penentuan emisi baseline dan target penurunan emisi yang dicapai.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa Provinsi Sumatera Selatan belum berhasil melakukan penurunan emisi sektor kehutanan pada periode 2012-2015 karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, sedangkan Provinsi Jambi telah berhasil menurunkan emisi sebesar 16,95 juta ton CO2eq/th.

Sementara itu berdasarkan perhitungan emisi dari sektor pengelolaan limbah, diperoleh bahwa pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan Palembang telah berhasil melakukan penurunan emisi melalui kegiatan komposting sebesar 5 ton CO2/th.

Pada hari kedua, Bimtek pemantauan mitagasi perubahan iklim bidang kehutanan dilakukan di KHDTK Kemampo. Pada bimbingan teknis ini disampaikan tentang metode perhitungan cadangan karbon melalui pembuatan petak ukur permanen (PUP) untuk meningkatkan tingkat kerincian (Tier) perhitungan emisi oleh tim peneliti Kelti Biometrika BP2LHK Palembang (Hengki Siahaan dan Agus Sumadi).

Hengki Siahaan menyampaikan bahwa kegiatan penanaman jenis-jenis tanaman unggul lokal melalui plot-plot penelitian di KHDTK Kemampo secara tidak langsung telah meningkatkan cadangan karbon karena telah merubah semak belukar menjadi hutan tanaman yang mempunyai stok karbon yang lebih tinggi.

Disampaikan pula bahwa tim peneliti Biometrika Hutan BP2LHK bekerjasama dengan Bioclime GIZ, saat ini sedang melakukan penelitian perbaikan faktor emisi dengan membangun 140 PUP pada 6 tipe ekosistem hutan di Sumatera Selatan yaitu hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa gambut, dan hutan tanaman.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan, acara Bimtek pemantauan lapangan mitigasi perubahan iklim ditutup secara resmi oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Ir. Emma Rachmawaty, MSc., didampingi oleh Ir. Denny Martin Msi, Ka. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla.

Peserta Bimtek terdiri dari Satker lingkup KLHK dan SKPD terkait di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.***

]]>
Featured FOKUS REDD ARTIKEL Tue, 15 Nov 2016 09:25:00 +0000
Workshop Aplikasi Database dalam Mendukung Sistem Pemantauan Karbon Hutan Berkelanjutan http://reddindonesia.org/index.php/173-artikel/fokus-redd/1651-workshop-aplikasi-database-dalam-mendukung-sistem-pemantauan-karbon-hutan-berkelanjutan http://reddindonesia.org/index.php/173-artikel/fokus-redd/1651-workshop-aplikasi-database-dalam-mendukung-sistem-pemantauan-karbon-hutan-berkelanjutan

B2P2EHD (Samarinda, 9/11/2016)_Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa (B2P2EHD) memfasilitasi kegiatan Workshop Aplikasi Database dalam Mendukung Sistem Pemantauan Karbon Hutan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) di Hotel Horison, Samarinda, 9-11 November 2016.

Workshop tersebut merupakan kegiatan memasukkan data hasil pembuatan dan pengukuran 159 Plot Sample Permanen yang telah dilakukan di 6 Kabupaten dengan melibatkan 12 Instansi terkait di Propinsi Kalimantan Timur.

Kepala B2P2EHD, Ir. Ahmad Saerozi, dalam sambutannya mengapresiasi tim yang melakukan pembuatan dan pengukuran Plot Sample Permanen tersebut. “Dengan dana yang tidak terlalu besar, kegiatan ini tidak hanya terlaksana tepat waktu tetapi juga menghasilkan data yang akurat sekaligus berkualitas,” kata Saerozi sekaligus membuka Workshop tersebut.

Saerozi menegaskan kalau data dan informasi yang akurat tersebut nanti akan dipakai oleh Pembuat Kebijakan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Dalam memasukan data harus fokus dan konsentrasi, karena ke depannya akan menjadi acuan untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membuat Kebijakan terkait penurunan emisi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saerozi mengatakan bahwa untuk tetap mempertahankan keakuratan dan kualitas data yang diperoleh, kegiatan ini akan selalu dipantau dan dievaluasi secara simultan dan berkelanjutan.

“Setiap tahun akan dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang terhadap plot-plot sample permanen tersebut dengan menggunakan metode random, apabila data yang dihasilkan menunjukkan peningkatan serapan karbon maka upaya kita telah berhasil. Sebaliknya apabila terjadi penurunan serapan berarti harus dilakukan beberapa kegiatan perbaikan, diantaranya adalah dengan restorasi hutan tersebut,” jelas Saerozi menutup pembicaraan.

Peserta workshop adalah tim yang melakukan kegiatan pembuatan dan pengukuran plot sample permanen di provinsi Kalimantan Timur. Workshop terdiri dari 2 sesi yaitu sesi seminar dan praktek entri data. Sesi seminar diisi presentasi tentang database karbon hutan di provinsi kalimantan timur oleh Dr. Fadjar Pambudhi, Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur; dan database pemantauan karbon hutan FCPF oleh  Dony Wicaksono, S.Hut., MSc, peneliti P3SEKPI Bogor.***

]]>
Featured FOKUS REDD ARTIKEL Mon, 14 Nov 2016 09:05:00 +0000
Insentif REDD+, Skema Plan Vivo Bisa di Replikasi Dalam Skala Luas di Indonesia http://reddindonesia.org/index.php/173-artikel/fokus-redd/1649-insentif-redd-skema-plan-vivo-bisa-di-replikasi-dalam-skala-luas-di-indonesia http://reddindonesia.org/index.php/173-artikel/fokus-redd/1649-insentif-redd-skema-plan-vivo-bisa-di-replikasi-dalam-skala-luas-di-indonesia

P3SEKPI (Bogor, 13/10/2016)_Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI), Dr. Henry Bastaman menyatakan bahwa training ini merupakan suatu upaya agar Skema Plan Vivo bisa direplikasi dalam skala yang lebih luas pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi REDD+ di Indonesia.  Hal tersebut disampaikan pada saat membuka “Pelatihan Penyusunan Program Pengurangan Emisi Berbasis Masyarakat melalui Mekanisme Plan Vivo”, pada tanggal 11 – 12 Oktober 2016, di Hotel Royal Pajajaran, Bogor.

Pembayaran Jasa Lingkungan (Payments for Ecosystem Services/PES) merupakan salah satu mekanisme pemberian insentif REDD+ dalam mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Dari beberapa skema REDD+, Plan Vivo adalah salah satu skema yang telah berhasil diterapkan di beberapa tempat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Puslitbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI melalui Proyek Kerjasama Penelitian ACIAR FST/2012/040 yang berjudul: Enhancing Smallholder Benefits from Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini.

Leader ACIAR Project, Profesor Luca Taconi dari The Australian National University yang  dalam sambutannya menyatakan: “REDD+ mungkin sudah cukup dikenal di berbagai kalangan, namun bagaimana masyarakat berpartisipasi  dan menerima manfaat dari kegiatan REDD+, merupakan tantangan yang harus terjawab dalam proyek penelitian ini.

Selaras dengan hal tersebut, Kepala P3SEKPI, Dr. Bambang Supriyanto menyatakan bahwa saat ini upaya mitigasi terhadap perubahan iklim yang dilakukan KLHK harus berbasis masyarakat/desa. Apa pun nama yang digunakan dan branding yang berbeda, namun upaya tersebut memerlukan collaborating management plan dalam pelaksanaannya untuk menuju pembangunan ekonomi hijau Indonesia.

Narasumber utama dan fasilitator dalam acara pelatihan ini yang memberikan arahan dalam penyusunan Project Idea Note (PIN) dan Project Design Documen (PDD) untuk program Plan Vivo yaitu Dr. Ahmad Kusworo dan Joseph Hutabarat dari Flora Fauna Indonesia (FFI). Selain itu, hadir pula narasumber dari Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim Ditjen PPI, Haryo Priambudi, M.Sc, yang pada akhir presentasinya menyimpulkan bahwa keberhasilan REDD+ di Indonesia salah satunya ditentukan oleh dukungan dan keterlibatan masyarakat lokal.

Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dasar kepada seluruh partisipan terkait dengan implementasi REDD+ pada skala kecil, sebagai respon atas komitmen Indonesia untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan memanfaatkan insentif yang tersedia sehingga bisa meningkatkan kinerja pengelolaan hutan di tingkat masyarakat.

Sekitar 38 peserta hadir dalam acara pelatihan tersebut. Selain beberapa peneliti dari lingkup BLI (Puslitbang Hutan, Hasil Hutan dan P3SEKPI) peserta training juga juga berasal dari beberapa unit eselon I KLHK lain seperti Ditjen PPI, KSDAE, PHPL dan PSKL. Sementara peserta dari luar KLHK adalah Sekolah Bisnis IPP, RCCC-UI, Pengelola Hutan Adat Rumbio Provinsi Riau, Pengelola Hutan Desa Katimpun dan Hutan Adat Rakumpit Provinsi Kalimantan Tengah, dan Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (IPRE) sebagai pendamping pengelola Hutan Adat Yapase Provinsi Papua.***IA

]]>
Featured FOKUS REDD ARTIKEL Thu, 13 Oct 2016 07:03:46 +0000
Perubahan Iklim Sebagai Momentum Melakukan Sinergi Pembangunan di Segala Bidang http://reddindonesia.org/index.php/173-artikel/fokus-redd/1650-perubahan-iklim-sebagai-momentum-melakukan-sinergi-pembangunan-di-segala-bidang http://reddindonesia.org/index.php/173-artikel/fokus-redd/1650-perubahan-iklim-sebagai-momentum-melakukan-sinergi-pembangunan-di-segala-bidang

BP2LHK Manado (Manado, 10/10/2016)_Perubahan iklim sebagai momentum untuk melakukan sinergi Pembangunan di segala bidang, demikian disampaikan oleh Kasubdit Perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Dr. Syaiful Anwar, M.Sc saat membuka acara Bimbingan Teknis (bimtek) Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (4 - 8/10).

Bimtek dibuka dengan sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) LHK RI No P.33/Menlhk /Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Permen tersebut ditetapkan tanggal 15 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 6 April 2016. Adapun tujuan diterbitkannya Permen tersebut adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah dan Pemda dalam menyusun aksi Adaptasi PI dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan suatu wilayah dan/atau sektor spesifik, yaitu ketahanan pangan, kemandirian energi, kesehatan, permukiman, infrastruktur, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada prinsipnya mitigasi adalah mengatasi penyebab atau menghindari yang tidak dapat dikelola, sedangkan adaptasi adalah mengatasi akibat atau mengelola yang tidak bisa dihindari. Adaptasi dianggap semakin penting karena dampak perubahan iklim pasti dan akan terus terjadi.

Perwakilan Bappeda Prov Sulut Joyke H.D. Mangoendap, SE. mengapresiasi kegiatan bimtek ini. “Sebagai provinsi kepulauan, Sulut sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sedangkan mitigasi PI berupa langkah pencegahan penyebab perubahan iklim telah ada dan dipayungi oleh Pergub no.56 2012 tentang RAD penurunan emisi GRK. Sementara itu kegiatan adaptasi sudah terintegrasi dalam RPJMD 2016-2021,” ujar Mangoendap.

Pada bimtek ini juga disampaikan materi tentang Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) oleh Kardono, S.Hut., MT., MMG staf Subdit Identifikasi dan Analisis Kerentanan PI. SIDIK menyajikan data dan informasi indikatif kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Metode penentuan kelas kerentanan menggunakan metode perhitungan indeks sensitifitas, indeks keterpaparan dan indeks kemampuan adaptasi.

“SIDIK dapat diaplikasikan hingga tingkat desa karena menggunakan data Potensi Desa dari Badan Pusat Statistik,” jelas Kardono.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK pada Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) termasuk  kategori  daerah  yang  relatif  rentan. Terdapat 11 desa termasuk kategori sangat rentan dari total 1693 desa di seluruh provinsi Sulut). Desa sangat rentan tersebut tersebar di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Sangihe, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan Minahasa Utara.

Crosscutting issue: gender, difabel dan kelompok anak disampaikan oleh Ir. Erny B. Tumundo, M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Prov Sulut. Salah satu isu yang menjadi perhatian saat ini adalah kesetaraan gender dalam manajemen kebencanaan dan adaptasi iklim.

“Perubahan iklim yang menyulut bencana berimplikasi pada terciptanya kemiskinan dikalangan perempuan. Namun di saat yang sama perempuan memiliki peran stategis dalam pengendalian perubahan iklim, sebab perempuan adalah agen perubahan bagi keluarga, lingkungan dan komunitasnya,” tutur Tumundo.

Nuraeni, S.Hut, MES Kasubdit Adaptasi Ekologis pada Dit Adaptasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI menyampaikan materi tentang adaptasi berbasis ekosistem. Pada dasarnya adaptasi berbasis ekosistem menggunakan layanan keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai bagian dari strategi adaptasi secara keseluruhan untuk membantu manusia beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

“Keberadaan ekosistem yang baik akan memberikan dukungan terhadap kemampuan manusia dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Pelaksanaan adaptasi untuk melindungi atau mempertahankan ekosistem dari dampak perubahan iklim sekaligus membantu masyarakat dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim melalu jasa dan fungsi yang dihasilkannya,” papar Nuraeni.

Sedangkan kajian risiko adaptasi serta dampak perubahan iklim terhadap ekosistem disampaikan oleh Perdian dari Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian. Penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim berdasarkan dari kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim. Selain itu perlu untuk mempertimbangkan fungsi dan jasa lingkungan yang mendukung bidang-bidang fokus adaptasi.

Program nasional Kampung Iklim (ProKlim) adalah inovasi ‘jemput bola’ KLHK untuk memetakan usaha adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di komunitas lokal di seluruh Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (ProKlim) yang memberikan penghargaan terhadap masyarakat pada lokasi setingkat RW/Dusun/Dukuh atau setingkat Kelurahan/Desa yang secara berkesinambungan telah melakukan aksi lokal terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

ProKlim diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan perubahan iklim dan dampaknya, sehingga terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang tahan akan risiko berubahnya iklim serta rendah emisi karbon yang disesuaikan dengan prioritas, kebutuhan, pemahaman dan kapasitas masyarakat di wilayah setempat. Sejauh ini sudah tercatat 900 kampung iklim dari target 2000 kampung iklim pada tahun 2019.  Khusus untuk Provinsi Sulut terdapat 15 kampung iklim yang tersebar di Kepulauan Sangihe, Bolaang Mongondow, Bitung, Kotamobagu, dan Minahasa Utara.

Peserta bimtek dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat rencana adaptasi berbasis ekosistem berdasarkan kondisi dan permasalahan di daerah masing-masing. Penyusunan pilihan adaptasi dilakukan dengan mempertimbangkan: kajian kerentanan dan risiko iklim, kondisi karakteristik daerah, ketersediaan sumberdaya dan program-program di daerah serta perencanaan program-program pembangunan daerah.

Kerjasama antar-lintas SKPD sangat diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program aksi adaptasi. Hasil diskusi kelompok menyimpulkan beberapa lokasi yang menjadi prioritas kawasan adaptasi di Sulawesi Utara adalah kawasan konservasi Bunaken, Danau Bulilin di Minahasa Tenggara, Danau Tondano di Minahasa, sumberdaya air dan pertanian di Gunung Lolombulan, serta Tahura Gunung Tumpa-Wori.

Narasumber dari kegiatan yang diselenggarakan di Quality Hotel Manado ini berasal dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Bappeda Provinsi Sulut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Prov Sulut dan Departemen Geofisika dan Meteorologi Institut Pertanian Bogor.

Acara diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari Bappeda Provinsi Sulawesi Utara (Prov. Sulut), Dinas Kehutanan Prov. Sulut, Dinas Kesehatan Prov. Sulut, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulut, Badan Penanggulangan Benccana Daerah (BPBD) Prov. Sulut, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Manado, Dinas Kesehatan Minahasa, Dinas Kelautan dan Perikanan Minahasa, BLH Minahasa, Bappeda Minahasa Selatan (Minsel), Kantor Lingkungan Hidup Minsel, BPBD Minsel, Bappeda Minahasa Tenggara (Mitra), BKSDA Sulut,  BP2LHK Manado, BPDAS Tondano, BTN Bunaken, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratu Langi, Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Kebakaran Hutan Lahan (Karhutla) Wilayah Sulawesi serta Balai PPI dan Karhutla Wilayah Papua.***Nurlita Indah Wahyuni (Peneliti BP2LHK Manado)

]]>
Featured FOKUS REDD ARTIKEL Mon, 10 Oct 2016 07:12:37 +0000