Siaran Pers
-
Menteri LHK Komit Pulihkan Areal Bekas Peti Di Taman Nasional Lore Lindu
Nomor : SP. 75 /HUMAS/PP/HMS.3/9/2016
...
Jakarta, Biro Humas, Jumat 16 September 2016. Menteri LHK, Siti Nurbaya menerima kunjungan Wakil Gubernur -
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemulihan Ekosistem TWA Danau Rawa Taliwang
Nomor : S.74 /HUMAS/PP/HMS.3/9/2016
...
Jakarta, Biro Humas Kementerian LHK, Kamis, 15 September 2016: Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang (TWA DRT) -
Indonesia dan Uni Eropa Gelar Pekan Diplomasi Iklim
Nomor : SP. 72/HUMAS/PP/HMS.3/8/2016
...
Jakarta, Biro Humas Kementerian LHK, Selasa 13 September 2016: Pekan Diplomasi Iklim (Climate Diplomacy Week -
KLHK dan BRG Kaji Ulang Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP
Nomor : SP.68 /HUMAS/PP/HMS.3/8/2016
...
Jakarta, Biro Humas Kementerian LHK, Jumat 9 September 2016: Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup dan
Berita Kementrian Kehutanan
-
Akses Kelola oleh Masyarakat
BiroHumas, KLHK (Senin, 26/09/2016)_Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan kebijakan terkait akses kelola oleh
... -
Gerakan Penanaman 100 Juta Pohon Bambu untuk Pulihkan Sungai dan Selamatkan Lingkungan
Biro Humas, KLHK (Gowa, 12/09/2016)_Pencanangan Penanaman Bambu Nasional dilaksanakan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Presiden
... -
Menteri Siti Nurbaya Membuka International Workshop on Biomass Burning
Biro Humas (Jakarta, 29/08.2016)_Pencemaran udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan dan perhatian dalam beberapa dasawarsa
... -
Parade Konservasi Alam Dalam Rangka Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2016
KSDAE (Jakarta, 15/08/2016)_Jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Kementerian/ Lembaga terkait serta mitra penggiat
...
Berita tentang REDD dan Hutan
Peraturan dan Kebijakan
-
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30 /Menlhk /Setjen /PHPL.3/3 /2016
Tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
-
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 29 /MENLHK /SETJEN /PHPL.3/2 /2016
Tentang
Pembatalan pengenaan, pemungutan dan Penyetoran Penggantian NIlai Tegakan
-
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.4 /MENLHK/ SETJEN/ PHPL.3/1/ 2016
Tentang
Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK HUtan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi
-
Peraturan Menteri LHK No. P.1/Menlhk/Setjen/PHPL.1/1/2016
Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-Ii/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Acara mendatang
Hasil Seminar, Workshop dan Pelatihan
Latar Belakang Singkat REDD-I
Pedoman Media
Politik REDD+ di Indonesia
Studi Kasus dari Indonesia
Forest Carbon Database
Peta Geodatabase
Download peta geodatabase Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan Revisi III. PIPIB Rev.3 (47.3 MB); PIPIB Rev.2 (49 MB); PIPIB Rev.1 (71 MB); PIPIB Rev.0 (104 MB). SK Menhut No. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012.
Visualisasi PIPIB Revisi 3 dapat dilihat di: http://www.ukp.go.id/peta-indikatif-penundaan-izin-baru dan http://webgis.dephut.go.id
